APH Diminta Bongkar Dugaan Kejanggalan Anggaran Rp 3,3 Miliar di Diskop UKM Batu Bara
Batu Bara — perisainusantaramedia.id
Polemik anggaran di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kop UKM) Kabupaten Batu Bara semakin menjadi sorotan. Alih-alih memberikan klarifikasi atas temuan anggaran jumbo, Kepala Dinas Kop UKM, Dr. Ir. H. Hakim, M.Si, dinilai justru cenderung menghindar dari permintaan penjelasan publik.
Sejak kontroversi anggaran dua paket kegiatan—masing-masing senilai Rp 3,3 miliar dan Rp 645 juta yang dianggarkan melalui APBD 2025—mencuat ke permukaan, upaya konfirmasi media tak kunjung menghasilkan jawaban resmi. Sementara itu, dokumen anggaran pengadaan telah beredar dan memicu perhatian publik.
Belanja Jasa Pihak Ketiga Dinilai Tak Transparan
Dalam dokumen paket Rp 3.335.375.000, yang tercatat sebagai Belanja Jasa Pihak Ketiga, tertulis sederet komponen seperti uang harian peserta, transportasi, konsumsi dan akomodasi, penyusunan kurikulum, hingga sertifikasi kompetensi.
Terdapat 198 poin pengajuan, namun tidak tergambar secara jelas: siapa pihak ketiga pelaksana, bagaimana penyelenggaraan kegiatan dilakukan, serta apa output terukur yang dihasilkan.
Kegiatan yang dilaporkan, mulai dari Pelatihan Barbershop, Bimtek Ekspor-Impor, hingga Manajemen Pemasaran Cabai, justru menambah pertanyaan besar di masyarakat dan kalangan media karena belum ada bukti pelaksanaan maupun evaluasi.
Paket Rp 645 Juta Dinilai Berjudul A, Berisi B
Paket anggaran Rp 645.447.000 juga menuai sorotan. Meski tercatat sebagai Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, isi rincian kegiatan ternyata berisi pengadaan peralatan praktik pelatihan, bukan kebutuhan perkantoran sebagaimana judul belanjanya.
Sebanyak 18 pengajuan dalam paket ini menggunakan skema Pengadaan Langsung, yang dinilai semakin mempersempit ruang transparansi publik.
Formasib: Sikap Kadis Menjadi Sumber Kecurigaan Baru
Ketua Forum Media Masyarakat Independen Bersinergi (Formasib), Yusri Bajang, menilai diamnya Kadis Kop UKM justru memperkuat dugaan ketidakberesan.
“Semakin lama alasan diberikan, semakin menguatkan kecurigaan publik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jawaban, bukan penghindaran,” tegas Yusri.
Ia juga menilai persoalan ini layak menjadi atensi aparat penegak hukum.
“Nilai anggarannya besar, mekanismenya harus transparan. Kami mendorong penegak hukum turun melakukan penyelidikan.”
Publik Menunggu Transparansi
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kop UKM Batu Bara belum memberikan keterangan apa pun terkait dua anggaran tersebut. Di sisi lain, tekanan publik terus meningkat—mendesak audit terbuka serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
Satu pertanyaan sederhana kini menggema di ruang publik:
Jika semua berjalan sesuai prosedur, mengapa klarifikasi resmi begitu sulit disampaikan….?!.
Penulis: Yunan
