Perisainusantara, Jakarta — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menargetkan peningkatan kapasitas produksi aluminium nasional hingga 900.000 ton per tahun melalui pembangunan fasilitas smelter baru.
Langkah ekspansi ini menjadi strategi penting untuk memperkuat posisi Indonesia di industri aluminium global sekaligus mendorong kemandirian sektor logam nasional.
Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, menjelaskan bahwa proyek bertajuk Smelter 2 Mempawah akan menjadi tonggak transformasi besar bagi perusahaan.
Dari kapasitas saat ini sebesar 275.000 ton, nantinya akan meningkat menjadi 900.000 ton dengan tambahan 600.000 ton dari smelter baru di Mempawah,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Rabu (15/4/2026).
Proyek pembangunan smelter ini membutuhkan investasi sebesar US$2,4 miliar atau sekitar Rp41,11 triliun. Struktur pendanaan berasal dari kombinasi pinjaman sebesar 60% dan ekuitas internal sebesar 40%.
Seluruh pembangunan fisik proyek ini telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat proses eksekusi di lapangan.
Tahun ini adalah tahun eksekusi, bukan lagi perencanaan. Proyek kami sudah masuk PSN melalui Permenko Nomor 4 Tahun 2026,” jelas Melati.
Untuk mendukung operasional smelter berskala besar, Inalum juga tengah memfinalisasi kerja sama penyediaan energi jangka panjang bersama PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Kerja sama ini mencakup pemanfaatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) selama 30 tahun guna memastikan pasokan listrik yang stabil dan efisien
Selain itu, sinergi dengan PLN juga menjadi kunci keberhasilan proyek smelter di Mempawah.
Melalui integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir, Inalum optimistis mampu meningkatkan daya saing produk aluminium nasional di pasar global.
Langkah ini juga diharapkan dapat mengubah posisi Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi negara industri logam yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
Proyek Smelter 2 Mempawah menjadi bagian penting dalam agenda hilirisasi nasional yang mendorong nilai tambah industri dalam negeri. (*)
